Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terkait Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan HAM di Kabupaten Lebong, Selasa (25/6).
- Kanwil Kemenkumham Bengkulu Gelar Bimtek Strategi Nasional Bisnis dan Berkeadilan Sesuai HAM
- Kakanwil Kemenkumham Bengkulu Ikuti Upacara & Syukuran Hari Bhayangkara Ke-78
- Kemenkumham Bengkulu Bentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum di Desa Padang Jawi & Desa Tanjung Besar
Baca Juga
Kegiatan ini bertujuan untuk mengumpulkan data lapangan mengenai implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2021 yang mengatur tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.
Dalam pelaksanaannya, tim yang terlibat terdiri dari Kepala Bidang HAM Afrilinda, Kepala Sub Bidang PPPH Radi Meydiansyah, JFT Arsiparis, dan JFT Perancang Perundang-undangan. Mereka melakukan pengumpulan data langsung dari notaris dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong.
Beberapa permasalahan yang diidentifikasi selama kegiatan ini mencakup implementasi kebijakan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2021. Data yang dikumpulkan akan digunakan untuk menganalisis efektivitas dan tantangan dalam penerapan peraturan tersebut.
Tujuan utama dari pengumpulan data ini adalah untuk mendapatkan masukan yang konstruktif dari para notaris dan pemerintah daerah setempat. Saran dan masukan yang diperoleh akan dianalisis lebih lanjut dan dituangkan dalam laporan rekomendasi perbaikan terhadap peraturan yang dimaksud.
Dengan kegiatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai implementasi kebijakan di lapangan dan dihasilkan rekomendasi yang dapat meningkatkan efektivitas peraturan yang berlaku.
- Kanwil Kemenkumham Bengkulu Gelar Bimtek Strategi Nasional Bisnis dan Berkeadilan Sesuai HAM
- Kakanwil Kemenkumham Bengkulu Ikuti Upacara & Syukuran Hari Bhayangkara Ke-78
- Kemenkumham Bengkulu Bentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum di Desa Padang Jawi & Desa Tanjung Besar
